BLSM: Demi Rakyat atau Demi Partai Politik

Kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah beberapa waktu lalu diiringi dengan adanya program yang dilakukan pemerintah yaitu BLSM ( Bantuan Langsung Tunai Sementara) adalah kebijakan baru yang diambil pemerintah sebagai pengganti dari pengurangan RAPBN terhadap subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran. Tapi jika kita lihat bersama pembagian bantuan melalui BLSM ini pun juga belum sepenuhnya tepat sasaran. Karena masih ada disalah satu wilayah kecamatan yang salah seorang warganya yang terlihat menggunakan Blackberry, suatu merek smartphone ikut juga dalam pembagian BLSM. Sedangkan dilain tempat warga yang seharusnya mendapatkan hak BLSM tersebut justru tidak mendapatkan apa-apa. Kita berharap semoga sistem pembagain BLSM ini bisa diperbaiki dan bisa sepenuhnya tepat sasaran.

Pembagian BLSM yang besarnya lebih kurang sekitar Rp 300.000,00 ini mengundang pendapat dari berbagai pihak. Tak sedikit pihak yang menyatakan bahwa kebijakan BLSM ini sebagai isu untuk menutupi kenaikan harga yang kita ketahui bersama bahwa pengambilan kebijakan kenaikan BBM inipun disaat mendekati bulan Ramadhan yang notabene harga - harga sembako pun naik menjelang bulan ini. Selain itu anggapan bahwa BLSM adalah upaya atau trik politik yang dilakukan oleh parpol yang berkuasa. Pendapat atau anggapan ini pun tidak dapat disalahkan melihat citra partai Demokrat selaku partai yang berkuasa ini sedang memburuk. Dan ditambah sebentar lagi akan memasuki pemilu 2014. Mereka yang beranggapan bahwa BLSM ini adalah trik politik berdalih ini semua adalah untuk mengangkat citra partai Demokrat yang sedang anjlok. Mendengar asumsi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga selaku Ketua Umum Partai Demokrat memberikan komentar bahwa negara lain pun ikut menggunakan kebijakan layaknya BLSM tersebut. Beliau menyatakan bahwa kebijakan BLSM ini dilakukan dengan niat tulus pemerintah untuk membantu mengurangi kemiskinan. Dan beliau beranggapan bahwa masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas dan bernalar sehingga akan mengetahui jika ada yang bermain politik seperti itu.

 sumber : vivanews.com

Kenaikan Harga BBM dan Daya Beli Masyarakat

Aliansi Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang merupakan gabungan Pandu Budaya UI, Brigade UI, Pasukan Aksi Propaganda UI, Front Aksi Mahasiswa (FAM) UI mengeluarkan pernyataan sikap evaluasi pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berjalan.

Mereka menilai upaya pemerintah untuk menaikan harga BBM tahun ini akhirnya menemui kata berhasil dengan disepakatinya kebijakan tersebut oleh DPR.

Humas FAM UI Anissa Noviandhini mengatakan kebijakan itu dilakukan dengan dalih menyelamatkan APBN. Padahal kebijakan tersebut dengan jelas dan nyata ditolak masyarakat Indonesia terbukti dengan hasil survei LSI 79,21 persen masyarakat Indonesia menolak kenaikan harga BBM.

"Penolakan itu bukan tanpa alasan, kenaikan harga BBM justru menyebabkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa, terutama pangan. Rakyat miskin daya belinya terancam. Apalagi kenaikan harga terjadi menjelang bulan Ramadhan dan lebaran, sehingga inflasi tak terkendali. Rakyat miskin akan semakin sulit hidupnya," ujarnya dalam rilis kepada wartawan, Jumat (28/06/2013).

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kata Anissa, adalah usaha pembodohan elit politik kepada rakyat. Dampak negatif mulai dirasakan rakyat dari naiknya harga kebutuhan primer.

"Ongkos angkot, pangan atau sembako, naiknya harga gas elpiji, potensi hancurnya UMKM. BLSM justru bikin sumber keributan warga. BLSM juga tak menjamin daya beli masyarakat tetap bertahan sesuai kebutuhan dasarnya. Hal ini jelas membuktikan kepemimpinan SBY - Boediono gagal mensejahterakan rakyatnya," ungkapnya.

Anissa menegaskan mahasiswa UI mendesak rakyat Indonesia bergabung melawan pemerintahan SBY-Boediono yang telah berkhianat pada rakyat, salah satunya melalui kebijakan menaikan harga BBM ini. Pemerintah harus segera menurunkan harga BBM, dan mewujudkan kedaulatan energi secepatnya. Sikap para mahasiswa juga diekspresikan dengan mengumpulkan koin untuk APBN.

"Turunkan harga sembako, bersihkan pemerintahan dari penjahat dan pengkhianat bangsa. Tiada kata jera dalam perjuangan," tukasnya.

Sumber : sindonews.com

Pencucian Uang Dalam Kasus Import Daging Sapi

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan data terbaru mengenai aliran dana tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi, Ahmad Fathanah. Kepala PPATK M Yusuf mengungkapkan, PPATK menemukan aliran dana Fathanah ke lebih dari 40-an perempuan.

"Yang kita temukan ada 40-an lebih, ya," kata M Yusuf di Jakarta, Senin (20/5/2013).

Namun, Yusuf tidak membeberkan nama-nama wanita yang diduga menerima aliran dana dari Fathanah tersebut. Ia juga tidak mengatakan kurun waktu aliran dana tersebut. Dia mengatakan, semua temuan PPATK sudah dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semua sudah saya kirim ke KPK," ujar Yusuf.

Saat ditanya dugaan aliran dana Fathanah ke Partai Keadilan Sejahtera, Yusuf mengatakan bahwa yang ditemukan PPATK adalah aliran dana ke individu, bukan ke suatu korporasi. Namun, ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan individu-individu tersebut kemudian mengalirkannya lagi ke partai. "Bisa saja ke partai, dari individu ke partai," kata Yusuf.

Sebelumnya, PPATK mengumumkan adanya aliran dana Fathanah ke 20 perempuan dalam kurun waktu 10 tahun. PPATK juga menemukan aliran dana Fathanah yang mengalir ke mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Terkait aliran dana ini, KPK mengaku telah mendapatkan datanya dari PPATK. Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengungkapkan, KPK tidak hanya menerima data dari PPATK seputar aliran dana Fathanah, tetapi juga data Luthfi. Data dari PPATK ini, menurut Johan, berguna bagi KPK dalam mengembangkan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang kuota impor daging sapi yang menjerat Farhanah dan Luthfi.

Terkait penyidikan perkara Fathanah, KPK telah menyita sejumlah uang dan barang yang dikembalikan perempuan-perempuan teman Fathanah. Mereka yang mengembalikan uang dan barang itu adalah model Vitalia Shesya, penyanyi dangdut Tri Kurnia Rahayu, dan Ayu Azhari.

sumber : kompas.com

Dampak Positif & Negatif Twitter SBY

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kini sudah mulai aktif menggunakan akun twitter @SBYudhoyono. Upaya SBY untuk membuka komunikasi kepada masyarakat ini pun memiliki dampak yang positif dan negatif.

Menurut ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, keberadaan akun twitter Presiden SBY positif saja. Namun, suami dari Ani Yudhoyono ini harus siap dengan resiko penggunaan akun berlogo burung biru itu.

"Ya boleh-boleh saja dan silakan. Tapi, ya memang belum tentu positif juga bisa jadi negatif. Artinya, bisa positif kalau merespons komentar dengan baik. Tapi kita tahu presiden tak punya waktu banyak," ungkap Yusril kepada Okezone, dalam acara red carpet, Anugerah Seputar Indonesia (Sindo), di Studio 8 RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (15/4/2013) malam.

Namun, Yusril berpendapat, Presiden SBY pasti bisa terus memantau akun twitternya, tentu dengan dukungan tim kepresidenan yang kuat untuk menjawab komentar dari publik. Tak jarang, komentar yang ditujukan ke orang nomor satu di Indonesia itu pedas dan mengandung unsur cacian.

"Kalau ada negatifnya, saya kira itu resiko. Saya sih tak terlalu mau banyak berkomentar, ya saya hormati saja," tegas mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu pun mengaku jika kelak menjadi Presiden RI tidak akan gentar menjawab semua kritik dan masukan dari masyarakat.

"Saya sudah punya twitter dan saya akan jawab semua pertanyaan orang dan kadang saya juga mengajak orang berdebat," pungkasnya.

sumber : okezone.com

Perbudakan Buruh

Bos panci Yuki Irawan, 41 tahun, tersangka perbudakan 34 buruh di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, terkesan mendapat perlakuan istimewa dari kepolisian.

Pemandangan itu terlihat saat Yuki diwawancarai Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, Ahmad Subadri, pada Jumat, 10 Mei 2013. Yuki dipertemukan dengan Bupati Zaki di sebuah ruangan dengan disaksikan Kapolres Tangerang, Komisaris Bambang Priyo Andogo, dan sejumlah anggota kepolisian.

Namun perbincangan Yuki dan pejabat daerah itu tak bisa didengar langsung dan tertutup bagi wartawan. Tempo mengintip dari kaca jendela, terlihat Yuki sehat, segar wajahnya. Yang istimewa, Yuki tak mengenakan seragam biru untuk tahanan, melainkan kaus putih tanpa kerah dengan celana pendek biru, jauh dari kesan kumuh para buruh yang dianiayanya.

Kepada wartawan yang menunggu di luar, Bupati Zaki menerangkan bahwa kunjungannya menemui Yuki adalah mencari keterangan dari pengusaha panci dan peleburan aluminium foil itu. "Kami menggali informasi dari yang bersangkutan setelah mendatangi tempat pembuatan panci di Sepatan Timur, hari Kamis sebelumnya," kata Zaki.

Dalam pertemuan itu, Zaki juga meminta agar Yuki taat hukum menjalani pidana dan wajib membayar hak buruh yang selama ini belum dibayarkan sekitar Rp 1 miliar. "Dia sanggup membayarkan," ujar Zaki.

Tempo mencatat tiga kali Yuki "dikeluarkan" dari sel setelah penahanannya Jumat pekan lalu. Yuki terlihat memperagakan adegan pemukulan terhadap 13 buruh dalam reka ulang yang digelar polisi pada Sabtu, 4 Mei 2013. Tentu saja ketika itu dia mengenakan seragam tahanan.

Empat hari kemudian, pada Rabu, 8 Mei 2013, Yuki diberikan kesempatan 5 menit untuk membela diri. Dia mengenakan seragam tahanan warna biru. Di hadapan wartawan, Yuki meminta maaf kepada korban dan keluarga. Dia juga mengatakan kenal dengan aparat TNI dan Brimob sejak lama. Yuki juga membantah menyekap buruh. Jika disebut penyekapan, itu karena ulah anak buahnya yang membuang kunci kamar setelah menguncinya dari luar.

Dan untuk ketiga kalinya dikeluarkan, Yuki kali ini tidak memakai seragam tahanan dan tak bisa ditemui wartawan.

Menurut Kapolres Bambang, Yuki dijerat pasal berlapis, baik itu pelanggaran penganiayaan, perampasan kemerdekaan seseorang, penggelapan, perdagangan manusia, perlindungan anak-anak, dan ketenagakerjaan. Dengan tingginya ancaman hukuman, kata Bambang, polisi telah menyiapkan penasihat hukum, tapi ditolak Yuki.

sumber : tempo.co

Ketidakpastian BBM Bersubsidi

Kebuntuan terhadap penyelesaian masalah-masalah penting yang berdampak luas di ruang publik, ternyata bermuara kepada keraguan maupun ketidaktegasan pemimpin.

Pemimpin yang diberi kewenangan besar oleh rakyat untuk mengambil keputusan, tapi tidak mampu atau tidak berani mengambil keputusan akan sangat merugikan bangsa dan negara. Betapa publik sudah bertahun-tahun disandera masalah subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ketidakpastian yang berlarut-larut ini karena pemerintah selalu melontarkan wacana-wacana yang hingga detik ini pun belum ada keputusannya.

Harga BBM bersubsidi ini mau dikemanakan, masyarakat dibuat semakin bingung. Menteri satu bilang BBM bersubsidi pasti naik, tapi kapan dan berapa naiknya masih belum ada kepastian. Pemerintah beralasan masih menunggu pembahasan APBN-P di DPR. Padahal sesungguhnya, pemerintah telah diberi kewenangan penuh untuk menaikkan atau menurunkan harga BBM bersubsidi jika diperlukan demi kepentingan perekonomian nasional.

Karena terlalu lama dalam ketidakpastian, yang berkembang luas adalah spekulasi-spekulasi yang justru mengancam perekonomian nasional. Harga-harga barang termasuk kebutuhan pokok sudah terlanjur naik, sementara pemerintah belum juga beranjak dari level wacana satu ke wacana lainnya. Sampai kapan kondisi ini dibiarkan? Mengapa pemerintah tidak mendengar jeritan masyarakat bawah akibat ketidakpastian problem BBM ini?

Bukankah pemerintah dipercaya untuk menanggung risiko atas keputusan yang akan mereka ambil? Lantas untuk apa kewenangan besar itu diberikan jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya? Maka tidak heran jika muncul anggapan bahwa ketidakpastian akibat keraguan pemerintah ini sudah kebablasan dan sulit untuk ditoleransi. Lantas apa yang terjadi?

Dalam kondisi serbabimbang dan galau ini, ketidakpercayaan dan penjelasan publik atas mandat yang diberikan kepada pemerintah SBY-Boediono sudah memasuki titik puncak. Mereka tidak peduli lagi atas wacana-wacana membosankan yang terus menerus diulang. Dan jika tidak terkendali, publik akan mengambil keputusan sendiri-sendiri untuk menuntaskan masalah BBM ini. Akibatnya fatal.

Kemarahan kolektif satu akan bertabrakan dengan kemarahan kolektif lain. Bentrok antarkelompok yang terkadang dipicu soal sepele adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ketidaktegasan itu. Aksi kekerasan dalam konflik horizontal makin meluas karena lagi-lagi ketidaktegasan aparat keamanan dan pemerintah. Ini menunjukkan betapa keraguan dan ketidaktegasan seorang pemimpin itu akibatnya sangatlah fatal.

Coba kita lihat kasus lain. Misalnya sikap mbalelo nya PKS sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah. Dan perlawanan PKS terhadap kebijakan-kebijakan yang seharusnya di-back up total anggota koalisi itu. Tapi nyatanyan PKS santai-santai saja meski sudah beberapa kali “berkhianat”. Mengapa PKS tidak takut didepak dari kabinet mengingat tiga menteri di kabinet adalah partainya?

Jangan-jangan PKS sudah paham betul, pemegang otoritas di setgab koalisi tidak akan mendepaknya karena sejumlah pertimbangan. Ada kekhawatiran jika didepak dari kabinet, PKS akan menjadi partai yang teraniaya sehingga justru meraih simpati publik. Kita lihat kekesalan yang terpancar dari parpol anggota setgab lain terhadap perilaku PKS itu. Tapi lagi-lagi yang bisa mencopot PKS dari koalisi hanyalah Presiden SBY.

Jadi lagi-lagi ketidaktegasan itu menimbulkan problem serius di internal koalisi. Kita bayangkan berapa banyak masalah-masalah bangsa yang telah, sedang dan akan tersandera karena ketidaktegasan pemerintah ini.

Jadi jangan berharap Indonesia bisa maju kencang dengan semua potensi yang dimiliki. Justru akan jalan di tempat karena tersandera oleh ketidakpastian itu. Semoga pemerintah sadar akan situasi ini meski sudah sangat terlambat.

sumber : sindonews.com

Bupati Purwakarta Melarang Online Game & Rental PS

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta melarang usaha game online dan playstation (PS) di wilayahnya. Larangan ini berlaku efektif pada 1 Mei 2013, menyusul keresahan masyarakat atas beroperasinya usaha game tersebut.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi secara tegas menginstruksikan setiap kepala desa dan lurah untuk mengeluarkan surat larangan usaha tersebut. Surat instruksi itu nantinya akan diperkuat dengan Surat Edaran Bupati tentang Larangan Usaha Game Onlinedan PS.

“Kami efektifkan larangan ini pada 1 Mei ini. Tentunya kebijakan ini sebagai respons keresahan masyarakat terhadap keberadaan dua jenis usaha game itu. Bagaimana tidak, belakangan muncul fenomena anak-anak selalu berada di tempat tersebut tanpa lagi mengenal waktu,” kata Dedi kepada KORAN SINDO, kemarin.

Menurut dia, hampir setiap hari dirinya mendapat puluhan pesan pendek melalui SMS Centeryang berisi keluhan masyarakat soal usaha tersebut. Setiap pesan pendek selalu mengungkapkan, game online yang disamarkan usaha warnet, serta PS yang buka 24 jam. Kondisi ini membuat anak-anak bolos sekolah dan absen mengaji hanya sekadar bermain game bersama teman-temannya.

“Kondisi seperti ini sangat berbahaya perkembangan anak ke depan. Mereka terancam tidak mendapat sentuhan pendidikan formal dan agama, karena waktu luangnya habis digunakan untuk bermain game,” katanya. Dengan begitu, larangan yang dibuat bupati ini sangat tepat. Tujuannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Dedi menegaskan, ketika surat edaran keluar, Satpol PP akan menginventarisasi penyelenggara game yang berizin maupun tidak. “Untuk yang tidak berizin harus dengan sukarela menutup usahanya. Jika tidak, Satpol PP akan menutup paksa. Untuk game yang sudah mengantongi izin, ada penekanan jadwal beroperasi. Mereka tidak boleh membuka usahanya pada jamjam sekolah atau waktu mengaji anak-anak. Untuk warnet yang menyelenggarakan game online juga harus mengembalikan fungsinya sebagai warnet,” tuturnya.

Adanya kebijakan tegas itu, membuat pengurus RW dan RT di Kabupaten Purwakarta menyambut positif. Apalagi, anak-anak sudah mulai berani mencuri uang orang tuanya untuk dapat bermain game. Yang dikhawatirkan, permainan itu menjadi ajang perjudian. Jika hal itu terjadi, sangat berbahaya bagi perkembangan anak-anak.

“Kami akan segera mendata jumlah usaha game di lingkungan perumahan kami. Jika sudah terdata, kami akan koordinasikan dengan pengurus RW dan RT untuk dilakukan langkah lanjutan,” kata Asep, pengurus RW di Perumahan Bukit Panorama Indah, Kelurahan Ciseureuh.

sumber :  http://m.koran-sindo.com